Pada hari Sabtu, Donald Trump melangkahi pengacara, sambil mengklaim bahwa ia berhak menangguhkan pajak gaji. Dan setelah kegagalan negosiasi dengan Kongres mengenai paket stimulus baru, ia mengusulkan pemotongan tunjangan pengangguran.

Perintah Trump saat ini telah melanggar otoritas Kongres sehubungan dengan kendalinya atas pengeluaran federal. Namun, presiden menyebut tindakannya diperlukan, mengingat Kongres gagal mencapai kesepakatan dalam memberikan lebih banyak uang bagi ekonomi yang tersandung, yang mengancam pemilihannya kembali sebagai presiden.

Trump berharap bahwa empat perintah eksekutif yang ia tanda tangani akan mengirimkan sinyal kepada warga negara Amerika bahwa ia akan mengambil tindakan ketika Kongres tidak aktif.

Namun Joe Biden, lawan Trump dari Demokrat, menyebut perintah tersebut sebagai "serangkaian tindakan yang belum selesai", menuduhnya membahayakan jaminan sosial karena didanai melalui pajak gaji.

Ketua Komite Cara dan Sarana DPR, Richard Neal, juga menuduh Trump "secara terang-terangan melangkahi Kongres untuk memberlakukan kebijakan pajak yang mengguncang jaminan sosial," juga merujuk pada ancaman terhadap pendanaan Medicare.

Senator Republik dan Hakim Senat Ben Sasse mengatakan bahwa Trump "tidak berhak untuk secara sepihak menulis ulang undang-undang pajak penggajian," karena menurut Konstitusi, kekuasaan ini milik rakyat Amerika, yang bertindak melalui anggota Kongres.

Sayangnya, kebuntuan di Washington seringkali tidak menjadi perhatian publik.

Namun, kegagalan negosiasi selama beberapa hari terakhir telah mengecewakan sekolah-sekolah yang mencoba untuk kembali beroperasi.

Sementara itu, Partai Republik di Senat terpecah, dengan sekitar setengah anggotanya menentang RUU dana talangan.